Loading...

Masih Bisakah HPP Gabah Dinaikkan?

09:39 WIB | Monday, 25-September-2017 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memberlakukan  penerapan harga eceran tertinggi (HET) pada 18 September 2017. Kemendag menyatakan akan memberi peringatan bahkan menghentikan usaha pedagang ritel maupun eceran yang tak mengikuti aturan HET.

 

Reaksi muncul dari Ikatan Pedagang Pasar In­donesia (Ikappi). Ikappi   siap membantu para pe­dagang yang tokonya harus ditutup oleh pemerintah, dengan alasan  HET  yang ditetapkan dinilai tidak rasional dan tidak mungkin pedagang mau merugi.

 

Meski demikian, pemerintah tetap menerapkan keputusan HET-nya. Sebagaimana yang telah dite­tapkan di wilayah Jawa, Lampung dan Sulawesi Selatan, HET beras medium sebesar Rp 9.450 per kilogram, dan HET beras premium sebesar Rp 12.800 per kilogram. Untuk Sumatera lainnya dan Kalimantan Beras Medium Rp 9.950 per kg dan Premium Rp 13.300 per kg. Untuk NTT, harga beras medium Rp 9.500 per kg dan beras premium Rp 13.300 per kg. Untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras mediumnya Rp 10.250 per kg dan beras Premium Rp 13.600 per kg.

 

Dalam Permendag No. 57 Tahun 2017 tentang HET Beras telah diberlakukan berbagai ketentuan. Pertama, pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi tersebut. Kedua, Pelaku usaha wajib mencantumkan: Label Medium/Premium pada kemasan; Label Harga Harga Eceran Tertinggi pada kemasan. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecualikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.

 

Bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit.

 

Kita berharap pemberlakuan HET dan mutu beras ini bisa efektif sehingga konsumen mendapatkan jaminan harga dan mutu beras. Gejolak yang mungkin terjadi dalam hal pasokan dan distribusi harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

 

Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu menjamin harga jual gabah dan beras di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bahkan diupayakan agar harga gabah dan beras yang dinikmati petani bisa dinaikkan lagi, karena meningkatnya biaya produksi dan biaya hidup.

 

Harus ada ruang bagi kenaikan HPP gabah dan beras di tengah diberlakukannya HET Beras.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

Editor : Pimpinan Redaksi

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162