Loading...

UU Harga Pangan

09:54 WIB | Monday, 19-June-2017 | Editorial, Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Untuk pengendalian inflasi, Bank Indonesia (BI) menggagas perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang (UU) Harga Pangan. Dengan UU Harga Pangan, harga dapat dikendalikan atau diatur secara struktural dan memiliki landasan hukum yang kuat.

 

Gagasan itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat meluncurkan situs website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dengan alamat www.hargapangan.id. Bank Indonesia berharap keberadaan situs ini bisa menjadi bagian tahapan upaya mewujudkan UU Harga Pangan.

 

Terdapat 10 komoditas pangan strategis yang disurvei, dipantau dan ditayangkan informasi harganya oleh PIHPS Nasional. Kesepuluh komoditas pangan yang dipilih adalah yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi (strategis), yakni beras,  bawang merah,  bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi,  daging ayam ras,  telur ayam ras, gula pasir,  dan minyak goreng.

 

PIHPS Nasional dikembangkan sejalan dengan  arahan Presiden Joko Widodo agar   BI mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan informasi harga antara produsen dan konsumen.   

 

Data yang disajikan PIHPS dihimpun dari 164 pasar tradisional di 34 provinsi. Data tersebut dihimpun sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, kemudian akan divalidasi BI pada pukul 10.00 sampai 12.00 dan selanjutnya dipublikasikan pukul 13.00 WIB.

 

Data harga pangan ini dijadikan rujukan data untuk perumusan kebijakan pengendalian harga dan juga menjadi sarana penyebaran informasi ke seluruh tingkatan produsen dan konsumen. PIHPS ini juga menjadi  langkah awal untuk mengetahui terjadinya gejolak harga, yakni dengan memahami perilaku harga komoditas serta melihat keterikatan harga integrasi antar provinsi di Indonesia.

 

Informasi pangan ini memang diperlukan oleh konsumen dan juga produsennya. Informasi yang diperlukan bagi konsumen adalah selain harga pangan dan lokasinya, perlu dilengkapi dengan kolom interaktif dengan pengelola situs ini. 

 

Sedangkan produsen akan memerlukan informasi harga pangan untuk negoisasi ketika mereka akan menjual produknya kepada pedagang. Dalam hal ini kita tahu bahwa harga di tingkat konsumen bisa berbeda cukup tinggi dengan harga pangan di tingkat  produsen. Oleh karena itu, bila PIHPS Nasional ini digunakan sebagai referensi harga bagi produsen, maka perlu ada tambahan informasi harga di tingkat produsen. Juga disediakan kolom interaktif pada informasi harga pangan di tingkat produsen antara produsen dengan pengelola situs ini.

 

Untuk mengendalikan inflasi tidaklah cukup dengan mengandalkan sistem informasi harga pangan strategis, melainkan perlu ada regulasi yang memungkinkan pemerintah melakukan sejumlah langkah konkrit di lapangan secara efektif agar harga pangan tidak fluktuatif. Untuk kepentingan ini, keberadaan UU Harga Pangan memang diperlukan dan dinantikan.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162