Loading...

IMPOR BERAS MENYAKITI HATI PETANI DAN KONTRA PRODUKTIF

11:08 WIB | Tuesday, 22-May-2018 | Olahan Pasar | Penulis : Kontributor

Oleh : Iskandar A.N Dosen Univesitas Islam Negeri Jakarta – Fakultas Sains dan Teknologi

 

 

 

Impor beras bukanlah kebijakan haram, tapi jika produksi dalam negeri mencukupi bahkan surplus maka kebijakan itu menjadi dipertanyakan.  

 

 

 

Data dari Kemennterian Pertanian menunjukkan bahwa produksi melimpah, bahkan hingga pada akhir Juni diperkirakan masih ada surplus dua juta ton lebih. Disamping itu, stok beras di Bulog ditambah Cadangan Beras Nasional (CBN) sebanyak 2,5 juta ton. Terlebih lagi, hasil pemantauan menunjukkan  bahwa tidak terdeteksi juga adanya kekurangan beras di pasar tradisional.

 

 

 

Sehingga publik merasa aneh ketika dikeluarkan kebijakan impor yang jika diagregasi akan mencapai satu juta ton dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun  2018. Lain halnya jika  produksi dalam negeri tidak cukup dan cadangan beras tipis, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan beras masyarakat melalui impor.

 

 

 

Kebijakan impor kali ini menyisakan minimal enam persoalan secara psikologis yaitu 1). Masyarakat menjadi ragu akan kemampuan bangsa sendiri menghasilkan beras, padahal potensi sangat besar dan program peningkatan produksi yang dilakukan selama ini cukup efektif, 2). Bisa muncul opini bahwa Indonesia menjadi negara yang rawan pangan seperti yang disampaikan oleh Dirut Bulog, padahal ketahanan pangan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, 3). Impor secara psikologi pasar akan menekan harga beras ke tingkat yang rendah dan tidak menguntungkan bagi petani. Dampaknya akan terjadi demotivasi bagi petani untuk bertanam padi, apalagi dengan luas areal yang sempit, terjadi pemiskinan lanjutan ditingkat petani 4). Dari sudut politik, kebijakan tersebut menambah deretan amunisi lawan politik untuk menyerang pemerintah.5). bisa memperbesar defisit perdagangan, yang pada bulan April 2018 saja  mencapai lebih dari US$ 1,5 milyar. 6). Kebijakan tersebut membantu mensejahterakan petani negara lain, dan memiskinkan petani Indonesia.  

 

 

 

Jika yang dijadikan barometer kebijakan impor dilakukan karena terjadinya kenaikan harga apalagi hanya beras kualitas medium seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, sehingga disimpulkan supply kurang, ini masih bisa diperdebatkan. Bisa saja karena sistim distribusi yang tidak efisien, sehingga ongkos transport tinggi dan bisa ditebak harga pasti naik, apalagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.  Atau daya beli sebagian masyarakat rendah, sehingga tidak bisa menjangkau harga yang terjadi dipasar. Juga bisa terjadi melalui proses pengolahan gabah ke beras dengan menghasilkan lebih sedikit beras medium sehingga supply kurang, atau modus lama seperti adanya mafia.

 

  

 

 

 

 

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162